Contoh paling mudah adalah penertiban pedagang kaki lima. Pada saat baru muncul satu atau dua lapak, Pemerintah seolah membiarkan saja. Adagium yang berlaku di masyarakat adalah "diam berarti menyetuju." Dengan mendiamkan satu hal yang salah, meski bobotnya kecil, seakan telah membenarkan tindakan tersebut.
Bisa ditebak kelanjutannya. Pada saat pedagang kaki lima telah muncul secara beramai-ramai Pemerintah baru ambil tindakan tegas. Biasanya pertumbuhan pedagang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama sehingga para pedagang seolah telah mendapatkan hak milik atas tanah yang dipakai. Kalau kemudian pihak aparat menertibkan, yang terjadi adalah kericuhan antara warga sipil dan aparat penegak hukum.
Pihak aparat merasa benar karena pedagang kaki lima memang menggunakan fasilitas umum milik Pemerintah untuk kepentingan pribadi. Selain itu, petugas di lapangan juga telah mengantongi surat resmi penertiban lingkungan. Namun pedagang juga tidak sepenuhnya bersalah karena bagaimana pun Pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan dan hak usaha setiap warganya.
Menurut saya, pokok permasalahannya adalah Pemerintah tidak peka terhadap gejala-gejala yang tengah terjadi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan hak di kemudian hari. Jika saja Pemerintah secara aktif mensosialisasikan kepada masyarakat, membangun komunikasi efektif dalam upaya mendekatkan diri kepada warga, dan tegas menindak pelaku pelanggaran, saya yakin kejadian bentrok warga dan aparat bisa ditekan seminim-minimnya.
Sumber gambar: beritajakarta.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar