Tertangkapnya Nazarudin Syamsudin di Carthagena, Kolombio beberapa hari lalu sudah cukup membuktikan bahwa tindakan terhadap pelanggaran hukum tindak pidana korupsi (tipikor) rentan terhadap aksi premanisme dalam hukum. Terendusnya keberadaan Nazar oleh pihak interpol Kolombia adalah satu langkah maju menunjukkan citra bangsa Indonesia yang tidak mampu menjalankan hukum secara tegak dan adil.
Selain Nazarudin, sangat mungkin masih banyak pelaku kriminal lainnya yang dikabarkan sedang asyik berlibur ke negara tetangga namun mereka sedang asyik berdiam di dalam negeri? Siapapun tahu, uang bisa membeli hukum dan aparat negara. Dengan godaan sejumlah uang, aparat keamanan bisa tutup mulut meskipun mereka tahu bahwa orang yang dilindunginya adalah bersalah secara hukum.
Melarikan diri ke dalam negeri bukan hanya monopoli koruptor, bahkan teroris yang sedang menjadi buron pun bisa dengan aman tinggal di Indonesia. Contoh sederhana adalah salah satu teroris warga negara Indonesia yang diberitakan sedang melarikan diri ke Philipina ternyata sedang berada di Indonesia. Berita ini baru diketahui setelah si teroris tertembak mati oleh aparat keamanan Indonesia.
Melarikan diri ke dalam negeri bukan hanya monopoli koruptor, bahkan teroris yang sedang menjadi buron pun bisa dengan aman tinggal di Indonesia. Contoh sederhana adalah salah satu teroris warga negara Indonesia yang diberitakan sedang melarikan diri ke Philipina ternyata sedang berada di Indonesia. Berita ini baru diketahui setelah si teroris tertembak mati oleh aparat keamanan Indonesia.
Jadi jangan terburu beranggapan bahwa semua pelaku korupsi dan teroris yang sedang menjadi target operasi dan buronan pihak kepolisian serta merta langsung melarikan diri ke luar negeri begitu mendapat putusan bersalah. Bisa jadi mereka saat ini sedang asyik bercanda di rumah bersama anak dan isterinya. Sama halnya dengan Gayus yang bisa nonton pertandingan tenis dengan santai di Bali meski harus menjalani hukuman di penjara.
Saat keadilan bisa dibeli dengan uang, saat itulah kita patut mempertanyakan itikad dan komitmen Pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia. Apakah kita masih butuh polisi, jaksa dan aparat hukum lainnya?
Saat keadilan bisa dibeli dengan uang, saat itulah kita patut mempertanyakan itikad dan komitmen Pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia. Apakah kita masih butuh polisi, jaksa dan aparat hukum lainnya?
Sumber Gambar: boxofficemovie21.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar